oleh

PELUANG DASCO DI ANTARA SEJUMLAH KANDIDAT WAPRES


Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH, LLM : Pakar Hukum Tata Negara | Advokat | Direktur Pusat Kajian Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (PASKODA FH UMY)

Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengganti figur dalam struktur kekuasaan eksekutif. Ia merupakan peristiwa ketatanegaraan yang menguji konsistensi sistem presidensial Indonesia dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Dalam dinamika politik pasca-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah nama tentu memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai pengganti. Setiap figur mempunyai latar belakang, pengalaman, basis politik, dan kapasitas kepemimpinan yang dapat menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, di antara berbagai alternatif tersebut, Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan komparatif yang membuatnya layak diperhitungkan secara serius.

Baca Juga  Gibran Diganti, Apa Signifikansinya Untuk Indonesia Kedepan? — Tony Rosyid :Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Argumentasi ini bukan hendak menafikan kapasitas tokoh lain, apalagi menempatkan Dasco sebagai satu-satunya pilihan. Sebaliknya, persoalan suksesi Wakil Presiden harus diuji secara objektif: siapa yang paling mampu menjawab kebutuhan pemerintahan, memperkuat efektivitas kepemimpinan Presiden, dan menjaga stabilitas politik tanpa mengabaikan prinsip konstitusionalisme?

Suksesi Harus Berangkat dari Desain Konstitusi

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Baca Juga  Paradoks Nasib Gibran Antara Mundur Atau Melawan Balik

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukanlah kewenangan Presiden untuk menunjuk pengganti secara sepihak. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR.

Karena itu, proses suksesi harus ditempatkan dalam koridor konstitusional, bukan sekadar menjadi arena negosiasi dan distribusi kekuasaan elite politik.

Namun, konstitusionalitas saja tidak cukup. Figur yang dipilih juga harus mempunyai kapasitas untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Di sinilah relevansi Dasco mulai terlihat.

Baca Juga  Bayang-Bayang Intelijen dalam Demokrasi: Skandal Penyadapan, Anatomi Konflik, dan Kurikulum Digitalisasi Ilmu Politik.

Legitimasi Politik dan Kemampuan Mengonsolidasikan Kekuasaan

Pertama, Dasco memiliki modal politik yang relatif kuat. Sebagai salah satu figur sentral Partai Gerindra, ia mempunyai posisi strategis dalam konfigurasi politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh legitimasi elektoral Presiden, tetapi juga kemampuan membangun konsensus politik lintas partai. Dukungan parlemen, komunikasi antarkekuatan politik, dan kemampuan mengelola perbedaan merupakan prasyarat penting bagi stabilitas pemerintahan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *