Artinya, cakupan perkara ini berpotensi jauh lebih luas daripada persoalan penyadapan terhadap satu orang kepala negara.
Associated Press (AP) dalam laporannya pada 3 November 2026 menyebutkan bahwa penyidik belum mengungkap motif operasi penyadapan tersebut. Pihak kepolisian juga menyebut penyelidikan masih berjalan.
Ketiadaan penjelasan mengenai motif membuat penyidik perlu menjawab beberapa pertanyaan penting.
Apakah hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan pengumpulan informasi? Apakah ada pihak yang menerima laporan hasil intersepsi? Apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan politik atau kebijakan pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian, bukan spekulasi politik.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi politik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai aspek hukum perkara tersebut.
Yusril menyatakan bahwa sampai saat ini penyidik belum menemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.
Menurutnya, pasal yang digunakan terhadap para tersangka berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik.
Para tersangka dijerat dengan:
-Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait penyadapan atau intersepsi ilegal, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
-Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik.
-Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terkait perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak.
Komentar