*2. Pemiskinan Nelayan Tradisional dan Kerusakan Pesisir*
Ekosistem pesisir dan laut tempat nelayan lokal mencari nafkah hancur akibat aktivitas pemuatan bijih nikel dan sedimentasi dari darat. Nelayan tradisional di wilayah lingkar tambang terpaksa melaut jauh ke tengah dengan biaya operasional yang membengkak karena wilayah tangkap mereka di dekat pantai telah rusak. Kerugian ekonomi jangka panjang dari rusaknya sektor perikanan ini harus dipikul sendiri oleh daerah, tanpa ada dana kompensasi lingkungan dari denda triliunan tersebut.
*3. Beban Sosial dan Ketidakpastian Ekonomi*
Daerah memikul beban berat akibat ledakan populasi pekerja migran di kawasan industri tambang, yang memicu inflasi harga barang pokok di pasar lokal serta peningkatan konflik sosial. Di sisi lain, bayang-bayang ketegangan hukum dan potensi pembekuan operasi korporasi penunggak denda memicu kecemasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi ribuan buruh lokal. Rakyat dipaksa menelan pil pahit kerusakan alam di tanah kelahiran sendiri, sembari cemas kehilangan mata pencaharian akibat keserakahan jajaran direksi korporasi.
Akar Masalah: Izin yang Lahir dari Gurita Korupsi
Denda Rp7,9 triliun itu tidak berdiri sendiri. Ia adalah hilir dari hulu yang busuk: tata kelola perizinan tambang di Maluku Utara.
Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) dan makelar perizinan Muhaimin Syarif telah menyeret sedikitnya 37 perusahaan tambang yang diduga terkait aliran dana pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
KPK telah memeriksa para bos tambang, antara lain Romo Nitiyudo Wachjo (Haji Robert) selaku Direktur Utama PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Shanty Alda Nathalia dari PT Smart Marsindo, Eddy Sanusi dari PT Adidaya Tangguh, hingga Ade Wirawan Lohisto dari PT Halmahera Sukses Mineral, serta direksi PT Duta Halmahera Abadi dan PT Duta Halsel Mining.
Fakta ini membuktikan: Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya menjadi instrumen kontrol negara untuk kesejahteraan rakyat, kerap berubah menjadi komoditas transaksional.
Di sisi lain, merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang penertiban sektor sumber daya alam, Polda Maluku Utara juga telah membentuk tim khusus untuk menindak aktivitas tambang nikel dan emas ilegal (PETI). Ini langkah yang patut diapresiasi, tapi tidak boleh berhenti pada penindakan tambang rakyat kecil, sementara tambang korporasi raksasa yang merusak kawasan hutan hanya diselesaikan dengan denda administratif.
Tuntutan: Evaluasi Total Semua Pemilik Konsesi
Karena itu, skandal ini tidak boleh berhenti pada empat perusahaan penerima denda atau pada lingkaran korupsi AGK semata.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kehutanan wajib melakukan evaluasi total dan audit investigatif terhadap *seluruh pemilik konsesi tambang tanpa terkecuali di Maluku Utara.*
Evaluasi itu harus membuka ke publik secara transparan:
Komentar