Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditangkap. Minggu malam, tanggal 1 Nopember. Hari berikutnya, sejumlah jenderal ikut ditangkap. Mereka dituduh melakukan penyadapan. Kasus ini heboh karena yang disadap adalah presiden. Kalau yang disadap ketum partai dan ormas, itu biasa. Apalagi cuma aktifis, tak akan ada tuduhan pelanggaran.
Ketika penyadapan kepada presiden ini dibongkar dan diumumkan ke publik, opini yang muncul adalah “makar”. Sigit dianggap makar. Sebab, sulit memahami tujuan penyadapan kepada presiden kecuali ingin menjatuhkannya. Maka disebut makar. Meski dalam BAP, Sigit dan para jenderal dikenai pasal UU ITE. Sigit dan para jenderal dijerat pasal 32 UU ITE. Juga pasal 258 KUHP tentang penyadapan secara ilegal dan pasal 332 KUHP tentang akses ilegal.
Kalau memang terbukti penyadapan kepada presiden, maka itu makar. Begitu logika hukumnya. Para pakar hukum sepakat bahwa penyadapan kepada presiden adalah makar. Sulit untuk dipahami selain makar. Dikenakan pasal 104 dan 106 KUHP. Hukuman maksimalnya hukuman mati, atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Lalu, kenapa tuduhannya pakai pasal pelanggaran UU ITE? Disini ada yang menarik.
Kita runut kembali historis Sigit. Lima tahun menjadi Kapolri, Sigit punya jaringan dan logistik yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, Sigit adalah Kapolri yang dianggap berjasa memenangkan Prabowo-Gibran. Ini jadi modal politik dan emosional yang tidak kecil.
1 Oktober 2026, Sigit dicopot. Lengser dari jabatan Kapolri. Sehari setelah Sigit turun, ada 88 perwira ikut dicopot. Bahasa administrasinya: dimutasi. Diduga, ini adalah upaya bersih-bersih Polri dari orang-orangnya Sigit. Kurang dari sebulan Jenderal Suyudi Ario Suto, Kapolri baru dilantik, hampir 500 perwira polisi dicopot. Ini artinya, Kapolri baru dengan dukungan kekuatan di belakangnya sedang membersihkan kelompok Sigit di struktural Polri. Setelah orang-orang Sigit dibersihkan, Sigit dan sejumlah jenderal terdekatnya ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Tuduhannya: penyadapan.
Komentar