oleh

KASUS GIBRAN DAN BATAS KEKUASAAN: MEMBACA PUTUSAN MK DARI MAZHAB KEADILAN HUKUM BERKEMAJUAN


Pertama, supremasi hukum atas kekuasaan. Tidak boleh ada jabatan, kedudukan politik, maupun kewenangan administratif yang membebaskan seseorang atau institusi dari batas-batas hukum.

Kedua, keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara tidak boleh menggunakan keunggulan strukturalnya untuk menempatkan warga negara dalam ketidakpastian berkepanjangan. Kemenangan warga negara di pengadilan harus memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Ketiga, kepastian hukum yang progresif dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Hukum harus memberikan titik akhir yang adil bagi sengketa, sekaligus memastikan kepentingan negara tetap dilindungi melalui mekanisme yang sah, bukan dengan memperpanjang perkara tanpa dasar konstitusional.

Baca Juga  HILIRISASI RP 180 TRILIUN: Ekosistem Nikel Global

Dalam kerangka tersebut, kepentingan mempertahankan dokumen administratif yang berkaitan dengan pejabat publik tidak boleh secara otomatis mengalahkan prinsip finalitas putusan pengadilan. Negara tetap memiliki hak melindungi kepentingan hukumnya, tetapi hak tersebut harus dijalankan dalam koridor konstitusi.

Keadilan Tidak Boleh Berhenti di Atas Kertas

Kasus Gibran memberikan pelajaran penting bahwa kewibawaan negara hukum tidak diukur dari kemampuan pemerintah mempertahankan setiap keputusan administratifnya, melainkan dari kesediaannya menghormati hukum, termasuk ketika putusan pengadilan tidak menguntungkan pemerintah.

Baca Juga  150 Guru Besar Mendesak Gibran Mundur Hadiah Pahit Dua Tahun Prabowo

Mazhab Keadilan Hukum Berkemajuan menegaskan bahwa hukum harus menjadi pembatas kekuasaan, bukan alat untuk melanggengkannya; menjadi pelindung warga negara, bukan sekadar legitimasi keputusan penguasa.

Sebab, konstitusi tidak dibentuk untuk melindungi kekuasaan dari koreksi hukum, melainkan memastikan bahwa kekuasaan bekerja dalam batas keadilan. Itulah makna negara hukum yang sesungguhnya: tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum dan tidak boleh ada keadilan yang dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *