Pertama, kelapa Galela tidak lagi hanya dijual sebagai kopra mentah dengan harga murah. Ia harus naik kelas menjadi minyak kelapa, VCO, sabun, arang briket, dan produk turunan lainnya yang diproduksi di Halmahera Utara, oleh orang Halmahera Utara, dengan nilai tambah yang tinggal di Halmahera Utara.
Kedua, jasa Tobelo tidak lagi sekadar menjadi kota transit bagi pekerja tambang. Tobelo didorong menjadi pusat jasa, perdagangan, pendidikan, dan logistik yang melayani ekonomi rakyat, bukan hanya melayani ekonomi tambang.
Ketiga, industri yang masuk ke Halmahera Utara harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah industri ini menyerap komoditi rakyat? Apakah industri ini menyerap tenaga kerja lokal? Apakah industri ini membuat petani dan nelayan kita lebih kaya? Jika tidak, maka itu bukan industri untuk rakyat.
Inilah yang disebut Stiglitz sebagai ekonomi yang inklusif. Inilah yang disebut Prabowo sebagai transformasi bangsa. Dan inilah yang disebut konstitusi sebagai ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PELAJARAN DARI PRABOWO: HILIRISASI HARUS INKLUSIF
Presiden Prabowo tidak pernah anti-hilirisasi. Justru beliau adalah penggagas paling keras soal hilirisasi. Tapi dalam bukunya, hilirisasi yang dimaksud Prabowo adalah hilirisasi yang membangun kedaulatan dan kesejahteraan, bukan hilirisasi yang hanya memindahkan bahan mentah menjadi barang setengah jadi untuk kepentingan asing, sementara rakyat di sekitar tambang tetap menjadi penonton.
Hilirisasi yang benar harus melahirkan tiga hal: lapangan kerja lokal yang berkualitas, rantai pasok lokal yang hidup, dan pendapatan daerah yang kembali menjadi irigasi, jalan tani, sekolah, dan kesehatan rakyat.
Jika tiga hal itu tidak terjadi, maka yang kita saksikan bukanlah hilirisasi, melainkan ekstraksi dengan baju baru.
Dan inilah pilihan Halmahera Utara di bawah Piet Hein Babua. Daripada mengejar PDRB yang tinggi tapi kosong, Bupati memilih membangun ketahanan: memperkuat ekonomi jasa Tobelo, menghidupkan kembali kelapa Galela sebagai komoditi unggulan yang naik kelas, dan memastikan ekonomi rakyat tidak mati digilas ekonomi tambang.
Ini adalah bentuk nyata dari visi Prabowo: pertumbuhan harus inklusif, atau ia bukan pertumbuhan, ia hanya angka.
PENUTUP: SIAPA YANG AKAN DIKENANG SEJARAH?
Sejarah ekonomi Maluku Utara kelak tidak akan mencatat siapa bupati yang PDRB-nya paling tinggi. Sejarah akan mencatat siapa bupati yang rakyatnya paling sejahtera saat tambang itu masih ada, dan tetap sejahtera saat tambang itu sudah habis.
Halmahera Utara hari ini sedang menulis cerita itu. Di saat tetangganya berpesta nikel, Halmahera Utara di bawah Piet Hein Babua memilih untuk membangun fondasi: ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tapi juga menghidupi.
Karena pada akhirnya, seperti yang ditulis Prabowo dalam _Paradoks Indonesia_, kekayaan alam yang tidak menyejahterakan rakyatnya adalah kekayaan yang gagal. Dan Maluku Utara tidak boleh gagal dua kali: pertama karena kolonialisme, kedua karena kita sendiri yang salah mengelola berkah kita.
Otonomi daerah telah memberi kewenangan itu. Piet Hein Babua telah memilih menggunakannya untuk rakyat. Tinggal kita, apakah kita akan mendukung jalan sunyi itu, atau kembali tergoda pada pesta angka yang memiskinkan.
Komentar