“Pembangunan Jeti tanpa izin ini setelah selesai 100% barulah Gubernur Sherly Tjoanda memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat pertimbangan teknis untuk pembangunan yang dimaksud,” tulisnya.
Dituding Langgar UU Pengelolaan Pulau Kecil
Fabanyo menilai aktivitas tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya Pasal 23.
Pasal tersebut, menurut Fabanyo, menyatakan pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan pertahanan keamanan negara.
Ia juga menyinggung UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf k yang melarang setiap orang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.
“Nyata bahwa Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut telah melanggar UU padahal sumpah jabatan seorang gubernur adalah menjalankan UU yang selurus-lurusnya,” tegas Fabanyo dalam postingannya.
Komentar