Fabanyo juga mengutip sanksi pidana menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 73, yakni pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, bagi yang sengaja melakukan penambangan.
Desak Sadar Konflik Kepentingan
Di akhir postingannya, Fabanyo meminta Gubernur Sherly menyadari adanya konflik kepentingan yang sangat besar dalam persoalan tersebut.
“Demikian agar Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut dapat menyadari bahwa konflik kepentingan sangatlah besar,” tulisnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, maupun manajemen PT Karya Wijaya terkait tudingan yang disampaikan Abdurrahim Fabanyo tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan hak jawab atas tudingan pembangunan jeti tanpa izin, reklamasi laut, hingga dugaan konflik kepentingan tersebut.***
Komentar