Muksin BSA: Tampung Semua, Jadikan Gerakan Masif
Melihat tensi yang meninggi, Muksin BSA, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menjadi salah satu inisiator Forum Ormas Islam, menyatakan pihaknya menampung seluruh aspirasi.
Muksin mengusulkan agar Forum Ormas Islam bisa dipatenkan untuk membahas isu-isu lokal, untuk menjadi gerakan yang lebih masif guna memengaruhi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan daerah Maluku Utara.
Usulan itu disambut forum. Artinya, FOLIO tidak boleh berhenti hanya pada satu pernyataan sikap soal Gibran. FOLIO harus menjadi gerakan permanen yang mengawal isu lokal.
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Forum Itu?
Jika dibaca secara kritis, apa yang terjadi di forum FOLIO Rabu sore itu bukan sekadar keributan soal poin pernyataan sikap.
Itu adalah ledakan akumulasi kekecewaan publik Maluku Utara yang selama ini terpendam:
Pertama, kekecewaan soal keadilan pembangunan. Ada persepsi kuat bahwa pembangunan tidak merata, bahwa Trans Halmahera, bantuan rumah ibadah, hingga penanganan bencana, tidak dirasakan secara adil oleh semua kelompok.
Kedua, kekecewaan soal ekonomi. Janji menurunkan harga pokok yang dinilai tidak terbukti, di tengah harga yang terus naik.
Ketiga, kekecewaan soal tambang dan lingkungan. Provinsi yang kaya nikel, tapi warganya masih miskin, lingkungannya rusak, dan CSR-nya dipertanyakan.
Keempat, kekecewaan soal konflik kepentingan. Ketika kepala daerah diduga juga menjadi pemain di sektor yang seharusnya ia awasi, maka kepercayaan publik runtuh.
Forum Ormas Islam itu akhirnya menjadi cermin: bahwa persoalan nasional seperti pemakzulan Gibran memang penting, tapi bagi warga Maluku Utara, persoalan yang paling nyata adalah yang terjadi di depan rumah mereka sendiri: jalan yang belum bagus, masjid yang belum dibantu, harga yang naik, hutan yang terbakar, dan tambang yang merusak.
Dan di tengah semua itu, nama Sherly Tjoanda mengemuka kencang, bukan karena forum itu sengaja dibuat untuk menyerangnya, tapi karena forum itu membuka ruang yang selama ini tertutup: ruang bagi rakyat untuk berkata, bahwa mereka merasa belum diperlakukan adil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait berbagai kritik yang disampaikan dalam forum tersebut.
Komentar