Mereka juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, pernyataan sikap tersebut mengacu pada Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Minta Aktor Intelektual Diungkap
Tidak hanya mendesak pengusutan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, massa juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.
Mereka mempertanyakan motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Namun, mereka menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan, fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
Sepuluh Tuntutan kepada Mabes Polri dan Pemerintah
Komentar