LATAMLA mempertanyakan, jika benar telah ada SK resmi dari Menteri, mengapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Sula memasang plang larangan di lokasi tersebut.
LATAMLA juga meminta penegakan hukum melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan. LATAMLA merujuk kasus PT GTP yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada Juli lalu terkait dugaan perambahan Hutan Lindung Tanjung Piayu, Batam, seluas 1,98 hektare.
LATAMLA menyebut penggundulan hutan lindung di Pulau Sulabesi berpotensi mengancam fungsi penyangga kehidupan, tata air, dan pencegahan bencana.
Jika penegakan hukum tidak berjalan, LATAMLA menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja kepada aparat penegak hukum dan Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai terlapor 1 dan Bupati Kepulauan Sula sebagai terlapor 2.***
Komentar