Gerak Bersama Parlemen Senayan.
Kekuatan ini harus dieksekusi oleh tujuh wakil rakyat kita di Jakarta dalam satu Kaukus Parlemen Maluku Utara. Empat senator DPD RI (Dr. R. Graal Taliawo, Hidayat M. Sjah, Ir. Namto H. Roba, dan Hasby Yusuf) bertugas memimpin audit transparansi Neraca SDA dan menyajikan draf revisi DBH berbasis kepulauan.
Sementara tiga legislator DPR RI bergerak taktis sesuai garis partai: Hj. Alien Mus (Golkar) mengintervensi alokasi APBN di Kemenkeu dan ESDM lewat jaringan koalisi pemerintah; Irine Yusiana Roba Putri (PDIP) membentengi masyarakat adat, nelayan, dan lingkungan pesisir dari penggusuran; serta Izzuddin Alqassam Kasuba (PKS) membongkar praktik conflict of interest elit lokal dan mendesak transparansi pascatambang.
Ujian Data dan Masa Depan Maluku Utara.
Kepada para pengusung federalisme: bawa angka, bukan sekadar slogan. Jika setelah seluruh kalkulasi dibuka ternyata ketimpangan ini dapat diselesaikan melalui desentralisasi asimetris, otonomi khusus kepulauan, Dana Abadi SDA, dan pembersihan birokrasi lokal dari rantai bisnis IUP, maka merombak bentuk negara adalah biaya politik yang terlalu mahal hanya untuk membetulkan atap rumah yang bocor.
Rakyat di Weda, Obi, Maba, hingga Taliabu tidak memakan istilah tata negara. Konsensus tertinggi rakyat adalah sekolah anak yang bermutu, laut yang tetap jernih, akses kesehatan yang menjangkau pulau, serta kepastian bahwa ketika nikel dan emas habis, Maluku Utara tidak ditinggalkan sebagai negeri berlubang yang miskin. Tanpa penguasaan nilai ekonomi dan birokrasi yang bersih, federalisme hanyalah federalisme kantong kosong.
#HarapanItuMasihAda
Komentar