“Permasalahan ini berpengaruh pada pengelolaan kebutuhan material dan tenaga kerja serta biaya yang tidak terukur. Berisiko pada volume dan kualitas pekerjaan,” bunyi LHP yang dikutip SKAK.
Minta KPK Periksa Gubernur
Atas temuan tersebut, SKAK mendesak KPK melakukan investigasi dan memanggil Gubernur Maluku Utara *Sherly Djuanda* untuk diperiksa.
Menutup pernyataannya, Muslim mengingatkan KPK agar tegas dan adil dalam penegakan hukum sehingga tidak dicurigai publik memainkan kepentingan politik jika penegakan hukum.
”jika ini tidak segera dilakukan maka KPK bisa diduga melakukan politik dengan hanya fokus pada operasi tangkap tangan yang menata sat bupati-bupati dari kalangan partai tertentu jadi aduan masyarakat seperti ini tidak diproses oleh KPK maka patut diduga KPK telah melakukan politisasi atau tindakan politik dalam penegakan hukum”tegas dia.
Komentar