Potensi Hilangnya Kepercayaan Publik
Menurut Muzakir, perbedaan data mendasar seperti SiLPA tidak boleh terjadi. SiLPA merupakan indikator penting akuntabilitas penggunaan APBD.
“Informasi yang menyimpang membuat publik sulit mempercayai Gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika data dasar saja berbeda, maka potensi kecurangan oleh pemda sangat tinggi dari ketidakjujuran dalam menyajikan informasi publik”ujarnya.
Ia menilai kondisi ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan. Publik berhak mendapatkan data yang sama, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang disampaikan ke DPRD maupun ke media.
“Ini bukan soal teknis. Ini soal integritas. Kalau pejabat publik saja tidak konsisten menyampaikan data, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tambahnya.
Desak Klarifikasi Terbuka
Komentar