Tuntut Kejelasan Status ke Publik
Jek meminta Pemprov Malut bersikap transparan soal penggunaan anggaran untuk Hotel Bela.
“Karena itu Pemerintah Provinsi perlu terbuka: status Hotel Bela sebagai fasilitas bisnis atau fasilitas publik yang dibiayai dari APBD Maluku Utara?” tanyanya.
“Kejelasan ini penting, untuk memposisikan Hotel Bela sebagai kediaman Gubernur atau Hotel Bela sebagai fasilitas bisnis,”pungkasnya.
Hingga kini belum ada kejelasan berapa besar anggaran yang digelontorkan Pemprov untuk menyewa Hotel Bela. Padahal, di tengah sorotan keterlambatan gaji PPPK dan penahanan DBH kabupaten/kota, penggunaan APBD untuk sewa hotel milik Gubernur sendiri dianggap rawan konflik kepentingan.
Komentar