Kalau melihat dari konspirasi dalam bisnis batubara ini. Jelas negara di rugikan 200 trilyun pertahun. Mestinya diangka 200 triliun itu polisi arahkan pengusuta nya.
Akibat dari DMO yang seharusnya 25% tetapi para pemain batubara lebih utamakan harga pasar internasional yang sekarang $ 130 per metrik ton sehingga lebih utamakan keuntungan pengusaha batubara dan mengabaikan DMO sehingga kebutuhan pasokan ke PLN berkurang sehingga menjadi penyebab blackout( pemadaman ber gilir) Sumaera – Jawa – Madura – Bali?
Sehingga dengan demikian, menimbulkan gangguan pelayanan PLN berakibat kerugian pada masyarakat. Tentunya kesalahan akan di timpakan pada Presiden Prabowo yang dianggap tidak becus urus negara, bukan?
Apakah hal itu Presiden tidak tahu, atau sudah tahu tapi membiarkan dan akan di bidik seperti dalam kasus BGN? Bukankan Dadan dan 2 wakil nya itu menurut Prabowo adalah orang yang dekat dan di sayangi tetapi akhir nya di tindak juga bukan?
Dalam kasus DMO batubara dan blackout PLN ini polisi perlu mengusut kerugian Negara 200 trilyun itu serta para pemain batu bara ( siapapun dia) pemilik tambang, mentri ESDM dan PLN. Jadi polisi tidak hanya cukup usut kerugian negara 5 trilyun saja.
Polisi juga harus mengusut, mengapa terjadi BLACKOUT PLN Sumatera, Jawa, Madura dan Bali. Bukan kan kah ini ada upaya dan strategi licik merusak negara dan menghancurkan regim Prabowo?
Margonda – Depok: 8 Juli 2026.
Komentar