Oleh Husein Umasangadji /Aktivis
Sudah 25 tahun Maluku Utara berdiri sebagai provinsi. Seharusnya usia seperempat abad cukup untuk melahirkan wajah pembangunan yang matang. Kenyataannya, kita masih tertinggal dibanding banyak daerah pemekaran lain. Akar masalahnya dua: tata kelola pembangunan yang gagap memahami wilayah kepulauan, dan cengkeraman oligarki yang terus mendarah daging di pusaran kekuasaan.
1. Salah Arah: Mengabaikan Laut, Mengejar Tambang
Lihat peta Maluku Utara. Lautnya 69,8% dari total wilayah — lebih dari dua kali lipat luas daratannya. Secara logika, kebijakan pembangunan harus berporos ke laut. Nelayan, budidaya rumput laut, cold storage, pelabuhan perikanan, industri hilir perikanan. Laut memberi makan setiap hari, tidak perlu menunggu musim panen seperti pertanian.
Tapi arah kebijakan kita justru sebaliknya. Fokus utama jatuh ke tambang. Padahal konsesi, aturan, dan keuntungan terbesar tambang dikendalikan pusat dan investor asing. Anak-anak muda Maluku Utara lebih didorong jadi buruh kasar di site tambang daripada ditempa jadi nelayan profesional, teknisi kelautan, atau wirausaha perikanan. Ironis: daerah “seribu pulau” malah memunggungi lautnya sendiri. Hasilnya? Kesenjangan sosial melebar, pulau-pulau kecil makin terisolasi karena infrastruktur laut yang tak pernah jadi prioritas.
Komentar