“Jika terjadi ketidakpatuhan, pencabutan izin usaha pertambangan juga menjadi alternatif keputusan,” tegas Reza.
Tanggapan Satgas PKH.
Dikutip dari media Suara.Com, Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak menjelaskan pertemuan antara Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH, Letjen TNI Richard Tampubolon dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ternate.
“Jadi memang itu kunjungan rutin dan resmi dari satgas untuk memantau dan monitoring capaian kinerja satgas di daerah,” kata Barita kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Satgas PKH sebelumnya menyatakan denda dijatuhkan pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin atau di luar konsesi. Publik kini menunggu konsistensi penegakan hukum dan transparansi prosesnya.
Komentar