“Itu Uang Rakyat, Bukan Komoditas Negosiasi”
Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi, menegaskan denda Rp500 miliar adalah bentuk pengembalian kerugian negara. “Denda 500 miliar itu sama artinya dengan pengembalian uang rakyat atas sumber daya alam nikel yang dicaplok perusahaan pada areal yang bukan konsesi. Jadi itu uang rakyat, uang negara,” ujarnya.
Ia meminta KPK turun mengawal proses penyelesaian denda, tidak hanya PT Karya Wijaya tapi seluruh 80 perusahaan yang disebut kena sanksi Satgas PKH. “KPK wajib kawal proses penyelesaian sampai denda itu tuntas masuk kas negara,” kata Muslim.
Desakan Evaluasi ke Presiden Prabowo
Ketua Umum PB-FORMALUT, Reza Sadik, mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PKH, khususnya Wakil Ketua Letjen Richard Tampubolon. Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan mandat dijalankan profesional, independen, dan bebas intervensi politik.
Komentar