Di puskesmas, Rizal tidak hanya menyapa kepala fasilitas atau tenaga medis, tetapi juga mengamati langsung alur pelayanan: antrian pasien, ketersediaan tenaga, hingga kendala teknis yang sering dianggap “hal kecil” namun berdampak besar bagi warga. Di sekolah-sekolah, Rizal memastikan proses pendidikan berjalan bukan hanya sesuai regulasi, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kelayakan pelayanan bagi peserta didik.
Menurut Denhardt dan Denhardt dalam konsep New Public Service, aparatur negara seharusnya tidak sekadar mengendalikan (steering), tetapi melayani (serving). Pelayanan publik yang baik lahir dari empati, dialog, dan pemahaman langsung terhadap kebutuhan warga. Pendekatan Rizal mencerminkan spirit ini: birokrasi tidak lagi eksklusif, tetapi hadir sebagai mitra masyarakat.
Kehadiran Rizal juga terasa hingga wilayah-wilayah yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai “pinggiran” kebijakan. Bersama Wali Kota Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota, ia rutin turun ke kelurahan dan kecamatan di pulau-pulau terluar Ternate—Moti, Hiri, dan Batang Dua. Menyambangi kantor lurah, kantor camat, dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi aparat paling bawah, mulai dari keterbatasan sarana, beban kerja, hingga persoalan akses layanan dasar.
Riant Nugroho, pakar kebijakan publik, menegaskan bahwa kebijakan yang efektif selalu berangkat dari pemetaan masalah yang akurat. “Tanpa memahami konteks lokal dan realitas lapangan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif,” tulisnya. Dalam konteks ini, langkah Rizal turun ke wilayah terluar bukan sekadar menunjukkan kepedulian, tetapi juga membangun basis informasi yang lebih jujur untuk pengambilan keputusan.
Komentar