Para pengamat juga mempertanyakan kecepatan tender Telaga Ranu dan ruang lingkup konsultasi publik yang terbatas. Wilayah perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang setara dengan skala investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi ini adalah perlindungan, bukan prosedur.
Risiko politik dan ekologis bertemu pada satu konsekuensi. Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus merusak lingkungannya sendiri.
Selama beberapa dekade, Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Zionis. Sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya. Menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi negara Zionis secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah.
Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh tanah dan masyarakat Indonesia. Halmahera menanggung risiko industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lebih lanjut. Sistem air menghadapi potensi kontaminasi. Penduduk setempat menanggung konsekuensi pertama.
Ini bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan. Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh tersebut pada tekanan ekologis tambahan.
Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakan akan meluas melampaui satu proyek. Pemerintah harus menarik konsesi tersebut dan mewujudkan keputusan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera berarti melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya secara bersamaan.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Middle East Monitor.
Komentar