Ketua DPW Partai UMAT Provinsi Maluku Utara ini meminta Bahlil Lahadila untuk meninjau kembali keputusannya mengijinkan PT.Ormat mengelola panas bumi di Halmahera Barat.
“Malut Institute meminta dengan tegas Pemerintah mencabut ijin PT.Ormat”tandasnya.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Miniral (ESDM) dikabarkan memberi izin kepada jaringan perusahaan raksasa energi Israel, Ormat Technologies Inc, untuk mengelola panas bumi di wilayah Halmahera Barat ,Maluku Utara.
Perusahaan energi baru dan terbarukan yang berkantor pusat di Amerika Serikat memenangkan pelelangan project WKP Telaga Ranu Nomor: 1.Pm/EK.04/DJE.P/2026.
Dalam unggahan akun Instagram @middleeastmonitor Telaga Ranu,Halmahera resmi diserahkan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia. Proyek ini disebut sebagai bagian dari ambisi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.
Ekosistem Pulau Halmahera kini berada dalam risiko ganda. Wilayah yang masih memiliki kawasan hutan luas ini tengah dihantam permintaan global yang masif.
Dalam unggahan akun Instagram @middleeastmonitor Telaga Ranu,Halmahera resmi diserahkan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia. Proyek ini disebut sebagai bagian dari ambisi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.
Ekosistem Pulau Halmahera kini berada dalam risiko ganda. Wilayah yang masih memiliki kawasan hutan luas ini tengah dihantam permintaan global yang masif.
Selain itu, secara politis, kehadiran Ormat technologies untuk mengelola panas bumi dipandang melemahkan posisi tawar Indonesia saat menyuarakan isu Palestina.
Catatan opini Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo menyatakan meskipun memiliki reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi panas bumi di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan yang terlibat dalam sistem ekonomi Israel. Keputusan ini jelas membawa dua risiko.
” Hal ini melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina dan menjadikan lingkungan yang rapuh ini terkena tekanan industri yang lebih dalam. Hal ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri. Ini adalah pilihan pembangunan yang memiliki konsekuensi ekologis jangka panjang,” ujarnya.
Komentar