Amartya Sen menegaskan bahwa tujuan pembangunan adalah memperluas kapabilitas manusia kemampuan mereka untuk hidup layak, produktif, dan bermartabat. Namun bagaimana kapabilitas itu dapat tumbuh jika kebijakan pembangunan lebih sibuk mengelola citra ketimbang memperkuat struktur ekonomi lokal? Bagaimana nelayan dapat naik kelas jika kebijakan lebih ramah kepada tambang ketimbang ekonomi laut rakyat? Bagaimana petani rempah identitas historis dan ekonomi Maluku Utara dapat berkembang jika terus dipinggirkan?
Satu tahun pertama masa pemerintahan seharusnya menjadi momentum perubahan. Namun yang kita lihat justru adalah akumulasi kekayaan elite yang melonjak, konflik kepentingan dengan sektor tambang yang tidak diatasi secara tuntas, dan kebijakan pembangunan yang amburadul secara rasionalitas politik. Ini bukan sekadar kegagalan teknokratis semata, tetapi kegagalan mendasar dalam memimpin sebuah provinsi kepulauan yang kaya sumber daya namun miskin dalam pemerataan kesejahteraan rakyatnya.
Kritik ini perlu disampaikan dengan tegas: selama kekuasaan publik berkelindan dengan kepentingan tambang, selama kebijakan hanya bersifat simbolik, dan selama kekayaan elite gubernur tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan rakyat, maka legitimasi politik pembangunan pemerintahan ini sah untuk dipertanyakan dan dikritik habis-habisan.
Sebagai orang Maluku Utara, saya tidak menuntut kesempurnaan. Saya menuntut kejujuran arah, keberanian memutus konflik kepentingan, dan kebijakan pembangunan yang rasional serta berpihak pada masa depan rakyat bukan pada akumulasi kekayaan penguasa.
@sorotan-Jakarta
Komentar