Tanggung Jawab Kolektif: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kelalaian dalam penetapan kebijakan tunjangan DPRD yang mengakibatkan kerugian negara, maka baik pengambil kebijakan maupun penerima manfaat berpotensi dijerat pidana.
Langkah pengembalian tunjangan justru bisa menjadi alat bukti tambahan yang memperkuat konstruksi hukum penyidik. Ini bukan hanya soal uang yang dikembalikan, tapi soal keadilan dan integritas lembaga negara.
Publik Menanti Keberanian Kejati
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Kejati Maluku Utara. Di tengah sorotan publik dan dugaan keterlibatan pejabat tinggi, Kejati dituntut untuk menunjukkan keberanian dan integritasnya. Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi formalitas, sementara keadilan sosial dikhianati oleh kompromi dan kepentingan politik.
Kejati Malut, publik menunggu: akankah Anda berdiri di sisi hukum dan keadilan, atau justru menjadi bagian dari permainan kekuasaan ?
Komentar