oleh

WARNING! Kejati Malut Diingatkan: Jangan Main Mata dalam Kasus Tunjangan DPRD

-HUKUM-1574 Dilihat

Ternate, Maluku Utara. – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari gedung wakil rakyat dan kantor pemerintahan di Maluku Utara. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang tengah menangani kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024. Peringatan keras pun dilayangkan: jangan ada kompromi, apalagi “main mata” dengan para pejabat teras dan pimpinan DPRD yang diduga terlibat.

Baca Juga  SUARA WARGANET: Kasus Lapas Cibinong, Napi Kamar Mewah Kirim Saja ke Nusa Kambangan!

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa upaya pengembalian tunjangan oleh sejumlah anggota DPRD bukanlah solusi hukum, melainkan justru menjadi sinyal kuat bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kebijakan pemberian tunjangan tersebut.

“Kasus ini sudah memenuhi unsur delik korupsi. Pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana. Kejati harus tegas, jangan sampai ada deal-deal di belakang layar,” tegas sumber tersebut kepada media ini.

Baca Juga  KASUS BELA 72 ! Dr.Hendra Karianga: Sherly Adalah Korban Sekaligus Pelaku, Kenapa Tidak Diperiksa?

Manuver Pengembalian: Taktik atau Pengakuan?

Sebelumnya seperti dilansir dari media online Malutdayli, Belakangan, muncul informasi bahwa sejumlah pejabat Pemprov Malut tengah mengkonsultasikan skema pengembalian tunjangan kepada anggota DPRD. Langkah ini diduga sebagai respons atas menguatnya proses hukum yang kini ditangani Kejati Malut. Salah satu pejabat Pemprov bahkan membenarkan adanya upaya tersebut.

Baca Juga  MUSLIM ARBI BEDAH 5 DOSA SHERLY DARI SISI ILMU KRIMINOLOGI Dari Pergub 31/2025 Sampai Menambang di Pulau -Pulau Kecil

“Iya, benar. Ada upaya pengembalian tunjangan,” ujar pejabat tersebut singkat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *