“Dalam perkara kekerasan seksual, terlebih terhadap anak, aparat penegak hukum wajib mengedepankan perlindungan korban, bukan justru menciptakan tekanan psikologis atau pembatasan hak keluarga korban untuk mendapatkan pendampingan hukum,” tegas Safrin.
Menurut Safrin, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) apabila dilakukan di luar koridor hukum dan tugas penyidik. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, serta melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mewajibkan setiap anggota Polri bertindak profesional, proporsional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Safrin menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 5, Pasal 66, dan Pasal 67, ditegaskan bahwa korban berhak atas, pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan sosial, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan tekanan selama proses hukum berlangsung.
Komentar