Kebungkaman RI nampaknya berkaitan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengendalikan politik luar negeri sepenuhnya — tanpa keterlibatan Kementeri Luar Negeri – yang tak ingin menyerempet bahaya dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump.
Saat ini perundingan tarif antara RI dan AS belum beres. Trump marah besar ketika Jakarta meminta perundingan ulang atas persetujuan yang telah dicapai pada Juli 2025. Nampaknya, permintaan renegosiasi disebabkan para pen usaha domestik menganggap deal itu terlalu menguntungkan AS. Sementara para pengamat melihatnya sebagai penyerahan kedaulatan negara.
Di luar itu, Prabowo berutang budi pada Trump. Pada 2020, Trump mencabut larangan Prabowo menginjak kaki di AS terkait kasus penculikan pada 1997 yang dituduhkan kepadanya. Bagaimanapun, sikap diam terkait pelanggaran hukum internasional AS meruntuhkan reputasi RI yang dikenal selalu kritis terhadap isu-isu internasional yang menabrak tiga prinsip di atas.
Sikap “permisif” pemerintah terhadap tindakan Trump di Venezuela juga tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah internal yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah lebih dari setahun memerintah, realisasi program-program populis nyaris tidak memberi efek positif bagi kesejahteraan rakyat. Daya beli masyarakat tetap rendah dan akan stagnan pada tahun ini.
Trust publik terhadap pemerintah juga merosot terkait penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Musibah ini mengungkapkan banyak hal tentang perilaku rakus oligarki dan mental korup para pejabat. Sikap menentang pemberlakuan bencana nasional yang akan membuka pintu bagi masuknya bantuan kemanusiaan dilihat sebagai sikap konyol pemerintah berbasis pada nasionalisme palsu.
Di samping itu, publik terus dijejali dengan isu-isu politik sebagai anti-tesa dari semangat reformasi, kemunduran demokrasi, penegakan hukum, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, gejala kembalinya otoritariansme, eskalasi perlawanan Geng Solo-oligarki, dan meningkatnya utang luar negeri. Semuanya menggerogoti legitimasi pemerintah.
Dalam konteks inilah kita memahami kebisuan pemerintah terhadap ancaman-ancaman Trump terhadap negara lain setelah Venezuela guna mengamankan dukungan Trump terhadap pemerintah. Itu juga terlihat dari konsistensi janji pemerintah menyumbang pasukan ke Gaza, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) pimpinan Trump, yang berpotensi menciptakan bentrokan dengan Hamas karena ISF punya garis komando untuk melucuti Hamas.
Realisme Politik dan Monroe Doctrine
Sikap business as usual pemerintah di tengah dunia yang bergolak memberi pesan yang salah kepada publik nasional dan internasional bahwa RI kini lemah. Memang sulit dipercaya Perang Dunia III akan pecah mengingat semua kompetitor dunia – AS, Rusia, Inggris, Perancis, Cina – memiliki senjata nuklir. Di luar mereka, ada India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel.
Kalau pecah perang, mustahil senjata nuklir tidak digunakan ketika eksistensi negara dipertaruhkan. Tapi kebijakan realisme politik Trump mengancam eksistentensi rezim-rezim di America Latin yang bermusuhan dengan AS, tapi memiliki hubungan dekat dengan Cina dan Rusia.
Kebijakan realisme politik Trump yang bersinggungan dengan Monroe Doctrine sesungguhnya merupakan pengakuan AS bahwa pengaruhnya di panggung global sedang menurun, yang dikonfirmasi oleh semboyan “Make America Great Again (MAGA).” Memang negara-negara di Global South pimpinan Cina dan Rusia sedang berkembang pesat.
Bersama negara dengan kekuatan menengah lainnya, seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan, membentuk BRICS sebagai tandingan kekuatan ekonomi AS, terutama dalam sestem keuangan global, yang sering dijadikan instrumen untuk menekan dan menghukum negara yang mengganggu kepentingan AS. Belakangan Turki, Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia bergabung ke dalamnya, yang memunculkan isu dedolarisasi.
Organisasi regional yang memiliki tujuan serupa adalah Shanghai Cooperation Organization (SCO) – terdiri dari Cina, Rusia, India, Turki, Iran, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah. Meskipun volumenya masih kecil (7%), negara-negara BRICS dan SCO mulai menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Venezuela termasuk negara yang tidak menggunakan dolar AS dalam bertransaksi dengan Rusia, Cina, dan Iran.
Dari aspek ekonomi, implementasi MAGA adalah pemberlakuan tarif resiprokal guna menarik pulang pabrik-pabrik AS dari belahan dunia, khususnya Cina, yang produknya membanjiri pasar AS karena harganya murah dengan kualitas yang bersaing. Tapi kebijakan ini tidak efektif. Malah, menguras daya beli rakyat AS karena harus membeli produk domestik yang lebih mahal.
Pada saat bersamaan, Washington tak mampu menekan Beijing agar patuh pada kemauannya. Dengan menguasai lebih dari 73 persen komoditas tanah jarang dunia yang sudah diproses di mana AS sangat ketinggalan dalam hal ini, Cina memiliki pengungkit ekonomi besar vis a vis AS. Mineral tanah jarang sangat penting untuk aneka produk teknologi tinggi.
Cina juga telah melampaui AS dalam sebagian high-tech atau setidaknya sejajar dengan AS, dalam penguasaan platform media sosial, kecerdasan buatan, mobil listrik, dan teknologi militer. Hal ini membuat pengaruh ekonomi dan politik global Cina meningkat signifikan. Model rezim Cina yang efisien tanpa demokrasi pun dilirik Global South yang repot berurusan dengan demokrasi.
Dalam kotenks hubungan Jakarta-Beijing, Cina adalah tujuan ekspor Indonesia terbesar kedua setelah AS. Ia juga merupakan investor terbesar Indonesia di sektor-sektor strategis. Lebih dari segalanya, Cina adalah raksasa di depan pintu Indonesia. Realitas ini mendorong Jakarta berkompromi dengan kebijakan politik bebas-aktif yang permisif terhadap hegemoni Cina di kawasan.
Hal ini membuat Jakarta berdiri di pinggiran terkait perang saudara di Myanmar yang melibatkan Cina dan AS. Indonesia pun pasif melihat konflik bersenjata Thailand-Kamboja yang melibatkan AS. PM Malaysia Anwar Ibrahim justru aktif mendamaikan dua anggota ASEAN ini. Dus, Indonesia kehilangan status sebagai big brother ASEAN yang dulu suaranya didengar.
Komentar