Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portfolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.
Karena tak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subyek yang punya aspirasi untuk didengar. Di bawah dewan pendiri adalah dewan eksekutif Gaza, yang bertugas mengkoordinasikan regional dan didukung oleh wakil-wakil dari negara-negara Arab dan Islam.
Mandatnya adalah membantu “menyokong tata kelola yang efektif” di Gaza. Di lapisan terbawah dari hierfarki ini adalah “komite nasional untuk administrasi Gaza, yang akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil wenteri Otoritas Paslestina. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini adalah pilar militer pimpinan Majen AS Jasper Jeffers sebagai komandan “pasukan stabilisasi internasional dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.”
Sejauh ini Hamas dan pejuang bersenjata lainnya di Gaza bersedia membekukan senjata beratnya, tapi menolak dilucuti sampai Palestina merdeka. Dengan demikian, Pasukan Stabilisasi Internasional di mana pasukan Indonesia adalah bagiannya akan melawan pejuang Hamas dan Jihad Islam. Sementara Pasukan Stabilisasi Internasional tidak berbasis pada resolusi DK PBB. Dalam konteks ini, pemerintah RI akan menghadapi oposisi domestik.
Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka. UU kita tak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB. Konstitusi kita pun menyerukan penghapusan penjajahan di muka bumi. Di pihak lain, BoP adalah pendudukan asing.
Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun, batasan itu tidak berlaku terhadap negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dollar AS di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Tidak jelas apakah Prabowo hendak menjadikan RI sebagai anggota tetap yang akan menguras lebih dari Rp 17 triliun di tengah menyempitnya ruang fiskal kita, yang akan berdampak pada upaya meningkatkan kinerja ekonomi nasional.
Menguburkan Cita-Cita Palestina
Menurut Jared Kushner, Gaza akan dijadikan wilayah modern dengan ribuan gedung pencakar langit, resor wisata, dan pemukiman penduduk yang nyaman. Namun, tidak dijelaskan siapa yang akan tinggal di Gaza. Juga tak disebutkan berdirinya negara Palestina dengan wilayah mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sesuai resolusi-resolusi DK PBB yang relevan. Skema rekonstruksi Gaza lebih berorientasi bisnis.
Beijing dan Moskow masuk BoP karena khawatir merusak agenda mereka terkait perang tarif dan penyelesaian perang Ukraina. BoP juga dipandang sebagai platform mereka untuk mempromosikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina, selain mendampingi kubu Arab-Islam yang berada dalam tekanan Trump untuk ikut serta dalam BoP. Ini akan menetralisir anggapan bahwa BoP hanya untuk melayani kepentingan AS dan Israel.
Bergabungnya RI harus dibaca sebagai political leverage Prabowo vis avis Trump terkait kebijakan tarif. Pada Juli lalu, kesepakatan tarif AS-RI sudah dicapai di mana Trump menurunkan tarif masuk barang Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan imbalan RI menghapus tarif impor dari AS hampir 100 persen. AS berada di peringkat pertama tujuan ekspor RI yang sebesar 35 miliar dollar AS per tahun.
Komentar