Ternate, 2024. – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Dr. Muammil Sunan, ekonom dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, menilai kebijakan fiskal Sherly terlalu bergantung pada royalti tambang, yang justru berpotensi menghancurkan lingkungan hidup dan melemahkan kemandirian daerah.
Dalam pernyataan kritisnya, Muammil menyebut Sherly terkesan membanggakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang tinggi, padahal sebagian besar bersumber dari royalti perusahaan tambang, bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara mandiri.Bagi Muammil, hal itu bukan kebanggaan tapi alatm bahaya bagi masa depan lingkungan hidup Maluku utara.
“Gubernur Sherly harus kreatif menciptakan sumber PAD non-tambang. Kalau hanya mengandalkan royalti, itu sama saja ‘mengail di kolam sendiri’—menguras sumber daya tanpa memikirkan keberlanjutan,” sindir Muammil tajam.
Royalti Bukan Prestasi, Tapi Alarm Bahaya
Muammil menegaskan bahwa ketergantungan pada royalti tambang bukanlah prestasi, melainkan alarm bahaya bagi masa depan Maluku Utara. Ia menilai, jika Sherly tidak segera mengubah arah kebijakan fiskalnya, maka Malut akan menghadapi krisis lingkungan dan kehilangan peluang untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan.
Komentar