Ternate — Di tengah euforia angka-angka makroekonomi yang tampak menjanjikan, suara kritis datang dari kampus. Dr. Muammil Sunan, ekonom dari Universitas Khairun Ternate, menyuarakan kegelisahan yang tak banyak disentuh oleh para pengambil kebijakan: ketergantungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap royalti tambang sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pandangannya, Gubernur Sherly Tjoanda terlalu larut dalam kebanggaan atas capaian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang, menurutnya, semu. “Jangan mengail di kolam yang sama,” sindir Muammil, merujuk pada praktik menggantungkan PAD pada sektor tambang yang sarat risiko ekologis dan sosial.
Royalti: Pendapatan Instan, Risiko Jangka Panjang
Muammil menilai, royalti tambang memang memberikan pemasukan besar dalam jangka pendek, namun tidak menjamin keberlanjutan fiskal daerah. Ketika sumber daya alam habis, atau ketika harga komoditas global anjlok, maka daerah akan terjebak dalam krisis fiskal. “Jika hanya berharap pada royalti, maka posisi Pemda lemah dalam pengawasan tambang serta mengancam kemandirian daerah pasca tambang,” tegasnya.
Lebih dari itu, ketergantungan pada tambang juga memperlemah posisi tawar pemerintah daerah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, Pemda justru menjadi ‘penonton’ dari eksploitasi sumber daya yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Komentar