Bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dan pemilih rasional dalam demokrasi, kasus ini menjadi alarm keras. Ketika pejabat publik memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, maka kepercayaan terhadap institusi negara berada di ujung tanduk.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah Sherly melanggar hukum, tetapi: untuk siapa pemerintah bekerja? Apakah untuk rakyat, atau untuk memperbesar pundi-pundi bisnis pribadi?
Penutup: Ujian Integritas di Tengah Euforia Investasi
Di tengah euforia investasi dan pembangunan infrastruktur, integritas pejabat publik menjadi taruhan utama. Kasus Sherly Tjoanda adalah cermin buram dari bagaimana kekuasaan bisa dibajak oleh kepentingan pribadi. Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal Maluku Utara, tapi juga masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Kini, publik menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Karena jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara di mana rakyat hanya penonton, sementara elite bermain peran ganda: sebagai penguasa dan pengusaha.
Sementara itu, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang dikomfirmasikan hal ini tidak menanggapinya.Pesan Komfirmasi yang dilayangkan via nomor whatsaapnya tidak dibalas***
Komentar