Tanpa dukungan daerah, “mutu manusia Nusantara” yang dicita-citakan akan tetap menjadi wacana, bukan kenyataan.
Membangun Kesatuan dalam Kebijakan
Editorial ini berpandangan, Provinsi Maluku Utara perlu segera melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.Tidak cukup dengan retorika dukungan, tapi harus dibuktikan lewat perencanaan dan penganggaran yang nyata mulai dari alokasi untuk gizi anak sekolah hingga penguatan koperasi berbasis pulau.
Sebab pada akhirnya, ikhlas dalam politik bukan soal siapa yang dipuji, tapi siapa yang berbuat.
Dan bagi daerah, ikhlas berarti memastikan setiap kebijakan nasional menemukan bentuknya di tanah sendiri di ruang kelas anak-anak kecil yang makan bergizi, dan di dermaga kecil tempat nelayan berdagang lewat koperasi.
Redaksi percaya: Keikhlasan dalam kebijakan publik bukanlah nilai spiritual semata, melainkan fondasi moral dalam membangun bangsa yang utuh dari pusat hingga pulau-pulau terpencil di Nusantara.
Komentar