oleh

TAJUK RENCANA: Maluku Utara dan Tantangan “Ikhlas” dalam Kebijakan Publik

-Editorial-696 Dilihat

Di sinilah letak paradoks otonomi yang semestinya mendekatkan negara pada rakyat, tapi malah menjauhkan kebijakan dari kebutuhan nyata.

Ikhlas dalam Arti Kebijakan

Gus Dur pernah berkata bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas terhadap bangsa ini. Pernyataan itu kini menjadi metafora kebijakan.
Keikhlasan dalam pemerintahan bukan soal gestur pribadi, tetapi tentang kemauan untuk menempatkan rakyat sebagai pusat keputusan.

Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih adalah dua contoh konkret bagaimana keikhlasan itu bekerja: memberi tanpa pamrih, memerdekakan tanpa syarat.Jika daerah seperti Maluku Utara tidak ikut mendukung, maka semangat ikhlas itu berhenti di meja birokrasi, kehilangan makna sosialnya.

Mutu Manusia, Bukan Sekadar Angka

Kritik Dr. Mukhtar Adam juga menyentuh akar persoalan yang lebih dalam yakni mutu modal manusia.Negara ini terlalu lama mengandalkan teori pembangunan Barat: growth center, multiplier effect, pertumbuhan ekonomi di pusat kota yang diharap menetes ke pinggiran.
Faktanya, teori itu gagal menjawab tantangan geografis Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau berpenghuni.

Prabowo, lewat program-programnya, tampak berusaha mencari “jalan baru” pembangunan yang lebih manusiawi dan kontekstual.Tetapi jalan baru itu akan terjal jika pemerintah daerah tidak ikut menyiapkan pijakan di wilayahnya masing-masing.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *