Oleh Redaksi
Ternate – Di satu sisi, publik mengeluh karena jalan rusak, tambatan perahu hilang, dan sawah kering. Di sisi lain, pemerintah baru Maluku Utara tengah menyiapkan peta besar pembangunan yang akan menentukan arah daerah hingga beberapa tahun ke depan.
Dan di tengah dua arus itulah, muncul angka yang kini ramai diperbincangkan: Rp.45,24 miliar anggaran perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dalam Rancangan APBD 2026.
Sebagian publik menyebutnya berlebihan. Tapi bagi pemerintahan Sherly–Sarbin, yang baru menakhodai provinsi ini, anggaran besar untuk perencanaan bukan pemborosan, melainkan investasi awal dalam membangun arah baru pemerintahan yang merespons banyaknya aspirasi rakyat.
—
Ketika Semua Ingin Didengar
Sejak awal menjabat, Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin menghadapi gelombang aspirasi dari berbagai penjuru Maluku Utara.
Dari petani Halmahera yang menagih irigasi, nelayan Taliabu yang menanti dermaga, hingga masyarakat pulau kecil yang menuntut akses jalan dan air bersih.
“Pemerintahan baru ini mewarisi banyak pekerjaan rumah,” ujar seorang pejabat di lingkup Pemprov Malut yang enggan disebut namanya. “Kalau tidak ada perencanaan yang menyeluruh, kita akan terjebak pada pembangunan tambal sulam. Itulah kenapa perencanaan jadi kunci di tahun pertama.”
Dalam konteks itu, anggaran perencanaan yang besar dianggap logis, karena pemerintah perlu menata ulang data dasar, desain teknis, hingga arah prioritas pembangunan lintas kabupaten/kota.
Tanpa dokumen rencana yang kuat, pembangunan fisik justru berisiko tumpang tindih dan tidak efisien.
—
Komentar