Sementara itu, sumber lain media ini menyoroti anggaran pada dua item proyek ini yang ia nilai sangat fantastik.Anggaran rehab ruang kantor Gubernur yang menelan biaya 7 milyar dinilainya sangat besar dengan hanya merehab 1 ruang kerja.Demikian anggaran rehab rumah dinas sebesar 8 milyar juga dinilai terlampau besar dengan hanya merehab bangunan yang saat pembangunan barunya hanya menelan anggaran 1,5 milyar.
H.Thaib Armayin, mantan Gubernur Malut yang membangun rumah dinas Gubernur ini pernah menyentil anggaran rehab rumah dinas Gubernur sebesar 8 milyar lebih yang ia nilai sangat fantastis.
“Saya bangun baru saja hanya dengan anggaran 1,5 milyar bagaimana hanya rehab saja anggarannya bisa mencapai 8 milyar lebih”sentil dia pada suatu kesempatan dengan media ini dengan geatur penuh heran.
Untuk itu pula, Saiful Ahmad meminta BPK dan BPKP melakukan audit terhadap dua paket proyek ini yakni paket rehabilitasi ruang kerja Gubernur dan rumah dinas Gubernur.
“BPK dan BPKP Harus melakukan audit forensik”tegas dia.
Berdasarkan data yang dilansir dari media Corongpublik.Com, situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam situs tersebut, tercatat proyek dengan nama Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebutuhan KDH dan WKDH dengan kode tender 10086536000, yang sudah selesai ditenderkan.
Dalam laman LPSE yang diakses pada Minggu (19/10), tercantum bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun 2025, dengan nilai pagu mencapai Rp7.000.000.000 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp6.831.051.000. Anggaran jumbo ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
Pekerjaan tersebut ditempatkan di bawah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan dokumen tender, proyek ini mencakup pengadaan berbagai fasilitas mewah untuk menunjang kebutuhan gubernur dan wakil gubernur.
Daftar perlengkapan yang akan dibeli juga cukup mencolok, di antaranya meja dan kursi kerja baru, lemari arsip, sofa tamu, televisi, CCTV, AC, kulkas, dispenser, microwave, tirai/gorden, karpet, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Seluruhnya disebut sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan ruang kerja pimpinan daerah.
Komentar