oleh

Pengamat Minta Kejati Malut Gelar Pencegahan Korupsi di RAPBD Malut 2026.

-HEADLINE-2088 Dilihat

Akademisi pengampu mata kuliah etika kebijakan publik ini meminta Kejaksaan untuk mengawasi kesesuaian standar harga pemerintah dan harga pasar, kesesuaian standar belanja, kesesuaian standar pencapaian pelayanan minal dan kesesuaian indikator kinerja utama.

“beberapa objek terkait konsistensi perencanaan anggaran, objek yang perlu di periksa
1. Konsistensi dalam Perencanaan Pusat dan Daerah.
2. Kesesuaian Standar Harga Pemerintah dan Harga Pasar untuk cegah Mark-up harga.
3. Kesesuaian Standar Belanja
4. Kesesuaian Capaian Standar Pelayanan Minimal
5. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU)” jelas dia.

Baca Juga  GUNUNG DUKONO MELETUS : Anggota DPR RI IAK Desak “Zero Tolerance” Pendakian Ilegal, Soroti Standar Keamanan Pariwisata Malut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *