Ketika Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai penulis menjadi presiden.Muncul harapan besar, buku dapat subsidi sehingga harga buku bisa jauh lebih tertekan agar rakyat bisa cinta buku (sesuai slogan).
Namun itu hanya kenangan harapan belaka. Sebab nyatanya, pajak buku ikut melambung. Harga kertas tak kunjung turun tapi malah kian meninggi seiring terpuruknya rupiah.
Euforia reformasi memang unik dan lucu. Ketika kran kebebasan mengeluarkan pendapat terbuka lebar, berbagai bentuk buku bermunculan.
Kehadiran buku dari berbagai penerbit, lebih euforia ketimbang reformasi itu sendiri.
Malah, misalnya untuk haul 100 tahun Bung Karno saja, yang menyambut antusias justru penerbit buku.
Gaung itu dinilai monumental, dan buku juga sangat monumental sebagai saksi sejarah.
Geliat buku memang aneh. Penerbit buku tak pernah takut bangkrut walau harga kertas sulit terjangkau. Penjual buku pun, selain toko buku, berjejeran di tepi jalan.
Penjiplak buku juga tak terhitung. Dan pembeli buku sepertinya tidak bertambah. Karena jangankan membeli, minat membaca saja kurang. Namun, buku tetap menjadi barang mewah.
Akankah negeri ini bisa memudahkan bangsanya menyimak buku-buku asing yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia?
Jawabnya: Sudah ! Yang mana? Komik-komik Jepang, seperti Crayon Sinchan, Kenji, dan sejenisnya. Yang berbobot dari Amerika Serikat yang kerap menjadi best seller? Jangan pernah berharap!
Apakah Indonesia akan menghilangkan pajak BM ataupun pajak lainnya agar harga buku bisa terjangkau?
Juga jangan berharap. Sebab, buku bukan hal yang prioritas bagi para elit politik dan penguasa yang sedang sibuk bertikai.
Liat saja saat massa menyantroni rumah beberapa anggota DPR-RI dalam aksi massa agustus kemarin.Tak ada satupun buku yang ditemukan di rumah para Anggota Dewan itu.
Malah, buku undang-undang saja, kerap tidak dibaca. Sehingga seperti cerita seorang aktivis di Parlemen
“Saya yang anggota DPR-RI suka menyebut undang-undang yang nyata-nyata tidak ada dalam buku. Dan gilanya; anggota dewan terhormat yang lain, percaya saja” Kata sang sahabat aktivis itu, sambil terkekeh.
Masih soal cerita percaya saja itu. Maka percaya saja, jika Komisi Pencatat Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), tidak mencantumkan buku sebagai kekayaan yang patut diperhitungkan.
Sehingga, banyak professor yang juga pejabat, tak perlu kuatir nilai buku-bukunya disandingkan dengan harga ‘handphone’ maupun tanah miliknya.
Toh, buku memang tidak ada harganya bagi mereka yang bingung duit mau diapakan (***)
Komentar