Ternate – 17 Oktober 2025||Gelombang kritik terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan SMA dan SMK yang digagas oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terus menguat. Setelah Fraksi PKS di DPRD Maluku Utara menyatakan penolakan karena minimnya infrastruktur pendidikan, kini giliran Dr. Saiful Ahmad, M.Si., akademisi dan pengamat kebijakan publik yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk “ketidakpedulian pemerintah terhadap realitas dunia pendidikan.”
Menurut Dr. Saiful, Gubernur Sherly Tjoanda gagal memahami akar masalah pendidikan di Maluku Utara. Ia menilai program digitalisasi pendidikan yang digembar-gemborkan pemerintah provinsi hanyalah kebijakan yang tampak modern di permukaan, namun tidak berpijak pada fakta lapangan yang memperihatinkan.
“Gubernur tidak peduli terhadap pendidikan di Maluku Utara. Indikatornya jelas. Pertama, data kerusakan sekolah masih banyak. Kedua, penyebaran sekolah SMA, SMK, dan SLB belum merata. Ketiga, program beasiswa pun hanya bersifat populis, bukan solusi,” tegas Dr. Saiful.
Mantan Tenaga Ahli Pimpinan DPR RI ini menilai, kebijakan digitalisasi seharusnya didahului dengan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di daerah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah menengah di luar Ternate masih kekurangan ruang kelas layak, fasilitas belajar rusak, dan jaringan internet yang tidak stabil.
“Bagaimana mau bicara digitalisasi kalau papan tulis saja retak dan kursi murid masih disangga batu? Ini bukan transformasi, tapi ilusi,” kritiknya tajam.
Lebih jauh, Dr. Saiful menuding bahwa kebijakan pendidikan di bawah Gubernur Sherly Tjoanda lebih didorong oleh kepentingan pencitraan ketimbang peningkatan kualitas pendidikan. Ia mencontohkan program beasiswa mahasiswa yang dianggap tidak substantif dan tidak menyentuh kebutuhan riil mahasiswa di lapangan.
Komentar