Ternate – 17 Oktober 2025||Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku Utara secara tegas mengkritisi rancangan kebijakan digitalisasi pendidikan di Provinsi Maluku Utara di RAPBD tahun 2026 yang diusulkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, terutama pada jenjang SMA dan SMK, dengan alasan masih minimnya infrastruktur dasar pendidikan di berbagai daerah.
Sikap kritis itu disampaikan Ketua DPW PKS Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Utara, Hi. Is Suaib, S.Pd.I., M.Pd.I, menanggapi rancangan program digitalisasi pendidikan yang akan digalakkan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda.
Menurut Is Suaib, kebijakan digitalisasi tersebut tidak realistis karena kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sebagian besar wilayah Maluku Utara masih jauh dari memadai.
“Kalau saya sih sebenarnya kita harus fokus dulu pada infrastruktur, ya. Banyak sekolah SMA dan SMK di luar Ternate kondisinya sangat menyedihkan. Papan tulis, bangku, bahkan ruang belajar saja rusak parah. Bagaimana kita mau bicara digitalisasi pendidikan dalam kondisi seperti itu?” tegas Suaib.
Ia menilai, penerapan digitalisasi pendidikan mungkin relevan untuk wilayah perkotaan seperti Kota Ternate, tetapi belum layak diterapkan di daerah-daerah terpencil seperti Kepulauan Sula, Morotai, hingga Taliabu yang masih kesulitan jaringan internet, listrik, maupun fasilitas dasar pendidikan.
“Di beberapa daerah, jaringan internet juga masih minim. Banyak sekolah masih menggunakan metode belajar yang sangat tradisional. Jadi kalau mau bicara digitalisasi, pastikan dulu fasilitas dasarnya tersedia,” ujar Suaib dengan nada kritis.
Komentar