Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara tahun 2026 menyisakan tanda tanya besar tentang arah kebijakan publik dan kepekaan sosial para pemimpinnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan seruan efisiensi belanja daerah, publik dikejutkan oleh fakta bahwa belanja rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai Rp22,599 miliar, melampaui belanja Dinas Pertanian yang hanya Rp19,8 miliar—sektor yang menyokong hidup 587 ribu petani di provinsi ini.
Angka ini bukan sekadar perbedaan nominal. Ia adalah simbol dari cara pandang penguasa terhadap rakyatnya. Di saat masyarakat berjuang mempertahankan kehidupan dengan segala keterbatasan, pemerintah justru menyiapkan alokasi jumbo untuk memenuhi kenyamanan pribadi pejabat. Ironi semacam ini mencederai rasa keadilan sosial yang seharusnya menjadi ruh penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Efisiensi yang Tidak Menyentuh Atas
Kebijakan efisiensi anggaran selama ini sering dijadikan jargon politik, namun jarang benar-benar diterapkan di tingkat pimpinan. Penghematan biasanya hanya berlaku untuk program yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil—subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, hingga perbaikan jalan usaha tani. Sementara pos-pos yang berkaitan dengan fasilitas pejabat justru tetap tumbuh subur tanpa koreksi moral maupun rasionalitas publik.
Dalam konteks Maluku Utara, perbedaan Rp2,799 miliar antara belanja rumah tangga kepala daerah dan anggaran pertanian menjadi simbol bahwa efisiensi berhenti di pintu kekuasaan. Pemerintah tampak lebih sibuk menjaga kenyamanan birokrasi ketimbang memastikan daya tahan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Komentar