Defisit sebesar Rp273,5 miliar yang ditutupi melalui SiLPA hanyalah solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru: optimalisasi pajak daerah tanpa memberatkan rakyat, penataan aset yang produktif, serta peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjadi penyalur dana penyertaan modal.
Pembangunan Harus Turun ke Tanah
Pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar proyek daerah gagal berkelanjutan karena tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Maka, momentum penyusunan KUA–PPAS 2026 harus menjadi saat yang tepat bagi Haltim untuk memperkuat perencanaan berbasis desa dan komunitas.
Program yang menyentuh langsung kehidupan warga — perbaikan irigasi pertanian, penyediaan sarana perikanan rakyat, pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan penguatan koperasi lokal — perlu ditempatkan di depan, bukan di pinggiran.
Belanja modal memang menurun, tetapi jika diarahkan dengan tepat, justru bisa memberi efek pengganda ekonomi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik.
Tanggung Jawab Bersama Pemerintah dan DPRD
KUA–PPAS bukanlah sekadar dokumen teknokratis. Ia adalah kontrak moral antara pemerintah, DPRD, dan rakyat. Karena itu, pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data.
Rakyat berhak mengetahui arah kebijakan anggaran mereka. Transparansi bukan hanya soal publikasi angka, tetapi kejelasan tujuan: siapa yang akan diuntungkan dari setiap kebijakan, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Haltim.
DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal agar kebijakan anggaran tidak jatuh ke pola lama: fokus pada pembiayaan birokrasi ketimbang pemberdayaan rakyat. Dalam situasi fiskal menurun, justru dibutuhkan integritas dan keberanian politik yang lebih tinggi untuk memutus rantai kebiasaan lama yang tidak produktif.
Menata dengan Kesadaran Baru
Komentar