Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memasuki babak baru dalam penyusunan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Dalam rapat paripurna DPRD pada 23 Oktober 2025, Bupati Ubaid Yakub memaparkan nota pengantar KUA–PPAS yang mencatat satu fakta penting: pendapatan daerah diproyeksikan anjlok 33,6 persen, dari Rp1,4 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp935,6 miliar pada 2026.
Penurunan tajam ini bukan sekadar soal angka. Ia menggambarkan realitas fiskal daerah yang semakin bergantung pada kebijakan pusat, khususnya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dalam situasi yang serba terbatas.
Era Kemewahan Fiskal Telah Berakhir
Selama beberapa tahun terakhir, banyak daerah, termasuk Haltim, menikmati ruang fiskal yang relatif longgar karena tingginya transfer pusat dan proyek-proyek strategis nasional. Namun, kini masa itu mulai bergeser. Dana Bagi Hasil (DBH) turun hampir 50 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) terpangkas 25 persen, Dana Desa menyusut lebih dari 16 persen.
Ini sinyal bahwa era kemewahan fiskal telah berakhir.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah tidak bisa lagi berfikir secara administratif, sekadar menyalin pola lama penganggaran tahunan. Setiap rupiah harus diarahkan pada kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan pada tumpukan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang boros.
Menurunnya pendapatan harus direspons dengan perubahan paradigma pembangunan. Bukan lagi berorientasi proyek, tetapi pada penguatan ekonomi rakyat, kemandirian pangan, dan efisiensi belanja birokrasi.
Menimbang Prioritas, Menentukan Keberpihakan
Dalam nota pengantarnya, Bupati Ubaid menyebut visi “Haltim Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan.” Visi ini akan diuji dalam praktik. Sebab, di tengah belanja yang juga turun hampir 39 persen, pemkab harus memastikan bahwa program prioritas tidak sekadar bertahan, tetapi juga memberi hasil konkret.
Kebijakan penghematan belanja operasional dan penurunan belanja modal sebesar 52 persen perlu diimbangi dengan strategi belanja cerdas — misalnya, memfokuskan anggaran pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbesar di Haltim, sekaligus paling rentan terhadap gejolak ekonomi nasional.
Komentar