Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menggema setelah kritik tajam dilontarkan pengamat politik Muslim Arbi. Ia menyebut DPR sebagai “Dewan Pengkhianat Rakyat” karena tak kunjung menanggapi aspirasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI). Tuduhan ini memang keras, namun sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: integritas dan keberanian DPR dalam menjalankan mandat konstitusi.
Sejak awal Juni, FPP TNI secara resmi melayangkan surat ke DPR, MPR, dan DPD. Mereka mengklaim memiliki dasar konstitusional dan bukti pelanggaran, sekaligus meminta forum resmi untuk memaparkan materi. Hingga akhir September, tidak ada tanda-tanda DPR membuka ruang dialog. Diamnya DPR justru menimbulkan kesan bahwa aspirasi rakyat dipandang sepele.
Komentar