Kemenkeu melalui (KFR), lebih Fokus pada kapasitas fiskal daerah, realisasi APBD, kualitas belanja, yang diikuti dengan analisis langsung terkait kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan public, yang tentu relevan untuk kebijakan fiskal jangka menengah. Namun Minim pembahasan risiko makroekonomi (ekspor-impor, inflasi). Dan terlalu teknokratis, sehingga tidak selalu terbaca masyarakat luas.
Publik tentu membutuhkan kolaborasi strategis Bank Indonesia, Kemenkeu dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk bergerak searah, tidak sectoral, tetapi saling mengisi walau kutub yang berbeda, menyatu dalam searah visi Sejahtera yang timpang di Maluku Utara.
Komentar