5. Reformasi Birokrasi atau Tumbuhnya “Morotaikrasi”?
Janji reformasi birokrasi berbasis meritokrasi yang digaungkan Gubernur Sherly Tjoanda kini diuji dengan realitas di lapangan. Muncul istilah baru di kalangan pengamat dan birokrat: “Morotaikrasi”
Istilah ini merujuk pada dugaan kuat bahwa pengisian jabatan strategis di eselon 2, 3, dan 4 lebih didasarkan pada loyalitas dan asal-usul dari “gerbong” birokrasi Kabupaten Pulau Morotai, ketimbang kompetensi murni. Kejanggalan dalam proses uji kompetensi—yang bahkan menyertakan nama almarhum—semakin memperkuat sinyalemen ini.
Komitmen pada good governance terasa kontradiktif dengan praktik di lapangan, bak “indah kabar dari rupa”.Panggung Digital dan Panggilan untuk Akuntabilitas
Di tengah badai isu ini, Gubernur Sherly Tjoanda tampak asyik berselancar di panggung media sosial, menampilkan citra glamor dan tanpa beban. Sebuah disonansi yang menyakitkan bagi sebagian rakyat yang merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan yang diambil.
Kini, bola panas ada di tangan DPRD Maluku Utara sebagai lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti setiap dugaan secara profesional. Mata publik Maluku Utara tertuju pada pemimpinnya, menanti jawaban—bukan sekadar citra di dunia maya, melainkan substansi, integritas, dan keberpihakan yang nyata. (Tim Redaksi)
Komentar