Krisis Insentif, Dokter Spesialis Pergi
Permasalahan di RSUD CB tidak berhenti di klasifikasi. Minimnya insentif dokter spesialis menjadi bom waktu yang sudah meledak. Dengan insentif hanya Rp15 juta per bulan, RSUD CB kalah jauh dari RSUD Labuha di Halmahera Selatan yang berani memberikan Rp50 juta per bulan bagi dokter spesialis.
Akibatnya? Banyak dokter ahli hengkang, enggan bertugas, atau memilih daerah lain. Kondisi ini memperparah layanan medis, terutama bagi pasien rujukan dengan penyakit berat.
“Peralatan operasi seadanya, tenaga ahli terbatas, rumah sakit sepi peminat di kalangan dokter spesialis,” ungkap salah satu sumber internal rumah sakit kepada redaksi.
Komitmen Pemerintah Dipertanyakan : Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam berbagai kesempatan menyuarakan komitmennya terhadap layanan kesehatan dan pencapaian UHC. Namun publik bertanya-tanya: apa artinya UHC jika fasilitas layanan rujukan justru terpuruk?
UHC seharusnya bukan hanya soal kartu dan klaim, melainkan soal mutu layanan yang diterima masyarakat. Jika rumah sakit rujukan utama malah menyusut kemampuannya, maka kebijakan UHC kehilangan substansinya.
Desakan Perbaikan Menyeluruh: Situasi ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan konkret. Pemerintah provinsi bersama manajemen RSUD CB harus:
• Melakukan pembenahan fasilitas fisik dan teknologi rumah sakit
• Menyusun ulang strategi rekrutmen dan insentif dokter spesialis
• Melakukan audit independen terhadap proses pelaporan dan pengajuan tipe rumah sakit sebelumnya
• Melibatkan BPK atau KPK bila ditemukan unsur manipulatif dan potensi kerugian negara.
Tidak cukup hanya mengeluh anggaran kecil atau keterbatasan SDM. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik yang serius dan keberanian menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama.
Komentar