Gubernur berikutnya, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), melanjutkan perjuangan tersebut dengan menggelar forum bersama pemerintah pusat hingga tiga kali. Namun, penolakan dari Pemerintah Kota Tidore, DPRD, dan Kesultanan Tidore terus menjadi hambatan utama.
Penolakan itu sebagian besar didasari kekhawatiran akan berkurangnya wilayah administratif, jumlah penduduk, dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) jika DOB Sofifi disahkan.
Ter up date, MARKAS, elemen gerakan rakyat pro DOB Sofifi menghidupkan kembali asa DOB Sofifi.Mereka mendorong Gubernur Maluku utara, Sherly Tjoanda dan DPRD Provinsi Maluku Utara untuk memperjuangkan pemekaran ibukota Provinsi Maluku utara ini sebagai sebuah daerah otonom baru.Namun, melihat sikap terutama DPRD seperti sikap Said Banyo, ketua fraksi PDI P nampaknya dukungan terhadap pemekaran DOB Sofifi belum bisa diharapkan.
Di tengah ketidakpastian itu, wacana pemindahan ibukota kembali ke Kota Ternate atau ke wilayah Sidangoli mulai menguat. Keduanya dianggap lebih siap secara infrastruktur dan sosial-politik untuk menjadi pusat pemerintahan.
Komentar