Minim Aspirasi Politik, Mandek Pemekaran Daerah
Wacana pemekaran provinsi Halmahera Raya, serta aspirasi pembentukan kabupaten baru seperti Halmahera Selatan Barat, atau DOB Halmahera Selatan Kepulauan (Makayoa), Kepulauan Obi, Kota Bacan, Gane Raya, Wasilei dan Mangoli tak pernah benar-benar mendapat ruang. Aspirasi ini nyaris selalu dikunci di meja pusat tanpa kejelasan.Pemandangan politik Yang paling miris adalah pemekaran DOB Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku utara, Sofifi sebagai ibukota Provinsi malut yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Maluku utara itu nyaris 26 tahun ini tak bisa dimekarkan.Ditengah alasan moratorium pemekaran daerah, pemerintah pusat justru mengebut pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua dan lainya.Adilkah ? Jawaban nya “Tak adil !”
Sementara itu, pejabat-pejabat nasional yang berasal dari Maluku Utara sangat minim. Dari sekian kabinet yang telah dibentuk sejak era reformasi, tak sampai hitungan jari yang duduk mewakili Maluku Utara di kursi kementerian atau jabatan strategis nasional.
Bunga yang Diperah, Lalu Dibuang
Perumpamaan paling tajam datang dari suara masyarakat sendiri:
“Maluku Utara bak perempuan dalam kisah cinta satu malam—dicicipi semalam, paginya ditinggalkan tanpa cinta.”
Analogi ini menggambarkan bagaimana pemerintah pusat datang saat butuh hasil bumi, tapi menghilang saat rakyat menuntut keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan.
Komentar