Menurut ekonom kritis ini, Kemendagri melakukan langkah hoax dengan merumuskan kebijakan yang saling bertentangan.Dia meninta DPR RI dan DPD RI tidak sampai terjebak dengan skenario DOB ala Kemendagri ini.
“ini langkah hoax kemendagri dalam merumuskan kebijakan, yang saling bertentangan. DPR RI sebagai wakil rakyat yang juga wakil daerah pemilihan mestinya tidak terjebak dalam skenario Kemendagri mempengaruhi opini untuk pembatasan yang berpotensi mengalami pelambatan pembangunan di daerah-daerah”tandasnya.
Sebaliknya ia meminta DPR dan DPD serta aktivis pro DOB untuk menyodorkan second opinion atau opini ke dua yang berbasis pada sistem dan data yang mendukung upaya DOB.
“kecermatan DPR RI, Aktivis DOB, dan pemangku kepentingan atas dinamika pembangunan yang cenderung menciptakan disparitas yang makin melebar perlu mendalami problem nyata agar jujur mengungkap kenapa data kemandirian fiskal dengan memanfaatkan rumus yang potensial hoax, perlu di sajikan Second opinion yang lebih jelas dan terukur, dengan mengungkap regulasi dan data yg jujur pada problem disparitas antar daerah, sebagai efek regulasi”katanya.
Mukhtar membeberkan kekeliruan Kemendagri itu dengan perbandingan antar daerah.
Komentar