Advokad asal maut yang telah ber praktek di Jakarta ini menyarankan pemerintah dan DPR meninjau kembali politik pertambangan yang sustanable.Pemerintah ia minta agar jangan hanya melihat potensi tambang secara ekonomi semata tanpa rasa tanggun jawab terhadap lingkungan hidup.
“Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang sistem politik pertambangan yang sustanable, jangan hanya lihat potensi uangnya”saran dia.
Yusman menyayangkan, pemerintah seperti lost control terhadap praktek pertambangan yang koruptif yang danpaknya pasti merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat.
“Kasus-kasus pertambangan seolah membuka mata Kita bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan ijin pertambangan itu masif terjadi”papar dia.
“Masa ada IUP yang beroperasi tidak memiliki amdal, ini apa kalau bukan koruptif dimana ada pelanggaran sistem guna menguntungkan pihak investor namun merugikan rakyat dan lingkungan hidup”tandasnya.
Komentar